Setelah digagalkannya Mimbar Bebas oleh pihak kepolisian pada May Day, Aliansi Garda Sriwijaya melakukan aksi kreatif mengangkat isu #PalembangZonaMerah sebagai bentuk kritik terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Rabu (5/5).
Lima perwakilan Universitas Sriwijaya (Unsri) berpose memegang pamflet berisikan tulisan bernarasi Palembang Zona Merah dan roadshow ke tempat-tempat umum Kota Palembang. Salah satu perwakilan adalah Dwiki Sandy sebagai Presiden Mahasiswa (Presma) Unsri yang berdiri di depan Kantor Gubernur Sumatera Selatan dengan tulisan “Pemprov Gagal Atasi Pandemi”.
“Harusnya pemerintah adil dalam membuat kebijakan, tidak hanya aksi yang harus diperketat protokol kesehatannya, tapi juga diberbagai tempat umum, karena kalau yang kita lihat, tidak ada pengawasan satgas Covid-19 di tiap-tiap tempat di Palembang, padahal sedang zona merah,” Ujar Dwiki.
Pembubaran Mimbar Bebas kemarin dianggap paradoks oleh Aliansi Garda Sriwijaya, karena sebelumnya Polda melarang kerumunan demonstrasi, sedangkan pasar dan mall diperbolehkan, bahkan banyak yang tidak taat protokol kesehatan, serta tanpa adanya pengawasan dari satgas Covid-19 Kota Palembang.
Aliansi Garda Sriwijaya melayangkan tiga tuntutan. Yang pertama mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk serius mengatasi pandemi Covid-19 di Sumatra Selatan. Kedua, menuntut Walikota Palembang segera mengatasi kondisi zona merah di Kota Palembang. Ketiga, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan, khususnya di tempat-tempat umum.
“Sebenarnya, perihal penerapan protokol kesehatan ini antara kebijakan dan masyarakat ibaratkan dua sisi mata koin yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, kebijakan yang dilakukan itu harus tepat sasaran dan harus jelas. Dan selaku warga yang baik harus taat kepada negara, ini diibaratkan model bernegara yang baik,” Ujar Denny Satria Mandala Putra salah satu Mahasiswa Unsri.
Penulis: BIF
Editor: STV
