SURABAYA, KINERJA.NET – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (BEM FE Unsri) mengirimkam tiga delegasinnya dalam acara Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI). Ketiga delegasi tersebut adalah Gubernur Mahasiswa, Bagas Patama di forum ketua, Muhammad Fauzan di forum eksternal dan Tian Oka Pratama di forum kastrat.
Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia (FMEI) telah melaksanakan kongresnya di Surabaya, tepatnya di Universitas Airlangga dan Hotel Bidakara Fancy Tunjungan. Forum yang menghimpun enam belas universitas terbaik di Indonesia itu diselenggarakan terhitung dari 7 hingga 9 November.
Adapun selama mengadakan kongres, FMEI juga mengkaji tema Restrukturisasi Pajak Indonesia Untuk Meningkatkan Tax Ratio Dalam Mewujudkan Akselerasi Ekonomi Indonesia. Adapun lima rekomendasi yang berhasil disepakati internal forum untuk disampaikan ke Perwakilan Kanwil DJP (Direktorat Jendral Pajak) Jawa Timur adalah sebagai berikut:
Pertama, Peningkatan literasi perpajakan di setiap kalangan masyarakat secara terintegrasi dan sistematis.
Presidium Nasional 1 FMEI, M. Reza Munandar dari Universitas Mulawarman menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang belum paham alur perpajakan. Secara konsep, peningkatan literasi pajak sudah luar biasa namun harus diperhatikan teknisnya. Adapun Faisal, mahasiswa Universitas Padjajaran menambahkan jika sebaiknya Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kedua, FMEI Menyampaikan perlunya Penguatan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dr. Hiqma Nur Agustiningsih, M.Si, Ak. sebagai perwakilan Kanwil DJP Jawa Timur berharap suatu saat nanti pemerintah memiliki sistem IT yg terintegrasi bagi perbaikan DJP.
Ketiga, FMEI menyampaikan bahwa Pemerintah melalui Kemenkeu terkhususnya DJP harus mengoptimalkan pengenaan pajak bagi pelaku ekonomi digital.
Hiqma yang langsung menanggapi secara interaktif menyepakati rekomendasi tersebut. “Memang betul harus dikenakan pajak, tapi bukan berarti tidak ada peraturan tersebut tidak ada. Tinggal kita maksimalkan pengawasan dan meningkatkan self assesment bagi pelaku ekonomi digital,” ujarnya.
Keempat, FMEI memandang perlu diadakan pemerataan infrastruktur fisik pajak di Indonesia. Hiqma mengatakan sepakat akan hal itu, seraya menyinggung beratnya tugas fiskus pajak yang harus berkeliling hingga ke pelosok Indonesia untuk menarik pajak dari masyarakat.
Adapun rekomendasi terakhir dari FMEI yakni pemerintah harus mengoptimalkan intensifikasi dan ekstentifikasi pemungutan pajak untuk mendukung kebijakan fiskal ekspansif. Kelima poin rekomendasi itupun diterima oleh Hiqma sebagai perwakilan Kanwil DJP Jatim.
Ia mengatakan akan meneruskan buah pikir dari mahasiswa yang tergabung dalam FMEI tersebut ke Kementerian Keuangan terkhusus DJP Pusat. “Saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa dari seluruh Indonesia yang sudah bekerja keras dalam merumuskan lima poin rekomendasi ini,” imbuhnya. (Azk)
